Connect with us

Ragam

PH Isnu: Terpilihnya Konsorsium PNRI Jadi Pemenang Tender e-KTP dinilai Terbaik

Singkatnya, pada tahap Evaluasi dokumen teknis dimana pengajuan teknis dan harga yang lebih rendah mendapat skor lebih tinggi. PNRI mendapat poin lebih tinggi

Pantausidang, Jakarta – Penasihat Hukum (PH) Mantan Direktur Utama Perum PNRI Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhy Wijaya, Endar Sumarsono menyebut terpilihnya konsorsium PNRI sebagai pemenang tender proyek e-KTP berdasarkan Penilaian Obyektif dan terbaik.

Hal itu berdasarkan keterangan Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drajat Wisnu Setiawan dalam persidangan.

Terkait tindak pidana korupsi pemenangan tender e-KTP oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) untuk mengarahkan pemenangan tender proyek KTP Elektronik kepada konsorsium tertentu.

“Dimana secara teknis dan secara harga memang perum PNRI atau Konsorsium PNRI itu adalah yang terbaik,” ucapnya kepada wartawan usai sidang diluar persidangan yang diikuti Pantausidang.com, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, (14/7/2022).

Endar Sumarsono menjelaskan bahwa Terdakwa Isnu Edhy Wijaya tidak terlibat dalam koordinasi untuk mengarahkan pemenangan pada konsorsium tertentu.

“Dalam persidangan, Pak Isnu sama sekali tidak terlibat dalam koordinasi-koordinasi yang katanya mengarahkan adanya pemenang konsorsium tertentu,” jelasnya.

Endar Sumarsono juga mengatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan mengatakan dengan jelas tidak ada pengarahan eksplisit untuk memenangkan konsorsium PNRI.

Adapun konsorsium yang terlibat tender adalah konsorsium BUMN bukan hanya konsorsium PNRI. Diantaranya konsorsium lintas Peruri, konsorsium PT Telkom, konsorsium PT Surveyor Indonesia.

“Sehingga ini semakin memperjelas, bahwa sejauh ini berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa Isnu Edhy Wijaya tidak terlibat sama sekali, dalam mengarahkan atau untuk memenangkan konsorsium tertentu,” tukasnya.

Mantan Ketua Panitia Lelang proyek KTP Elektronik tersebut, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terdakwa Husni Fahmi selaku mantan Ketua Tim Teknis Pengadaan Penerapan KTP Elektronik dan Isnu Edhi Wijaya selaku mantan Direktur Utama Perum PNRI Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Dalam persidangan Drajat menjelaskan, bahwa akhirnya ada tiga konsorsium yang dinyatakan lolos yakni, Konsorsium PNRI, Murakabi, dan Astragraphia.

Singkatnya, pada tahap Evaluasi dokumen teknis dimana pengajuan teknis dan harga yang lebih rendah mendapat skor lebih tinggi dalam proses tersebut. PNRI mendapat poin lebih tinggi.

Sebelumnya, Husni Fahmi dan Isnu Edhi Wijaya didakwa Jaksa KPK telah memperkaya diri sendiri, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pihak korporasi. Mereka dinilai merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684