Connect with us

Ragam

Pakar Digital: Tangkal Hoaks Pemilu 2024, Hadirkan Tiga – Empat Capres

Membentuk satgas khusus bernama Satgas Nusantara, guna pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024, bertujuan mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks

Pantausidang, JakartaPakar Digital, Anthony Leong menyebut solusi untuk menangkal dan mereduksi polarisasi pandangan politik identitas, ujaran kebencian, hoaks adalah dengan menghadirkan 3 sampai 4 calon presiden (Capres), dan pembentukan Satgas Nusantara oleh Mabes Polri untuk menghadirkan pemilu 2024 yang damai.

“Tidak bisa kita pungkiri, langkah ini sangatlah penting melihat pengalaman di Pemilu yang lalu dengan banyaknya polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian yang menyebabkan perpecahan di masyarakat. Salah satu solusi untuk mereduksi polarisasi dalam perspektif politik adalah menghadirkan 3-4 pasangan calon presiden sehingga tidak terlalu head to head,” ucap Anthony melalui surat elektronik yang diterima Pantausidang.com, Jum’at, (15/7/2022).

Menurut Anthony, perencanaan Mabes Polri untuk membentuk satgas khusus bernama Satgas Nusantara, guna pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, yang bertujuan mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks terkait Pemilu 2024.

“Sangat mengapresiasi langkah Polri dan siap bersinergi untuk bisa menghadirkan Pemilu 2024 yang damai,” ujarnya.

Dia menuturkan bahwa Satgas Nusantara ini perlu ada dukungan hingga tindakan pencegahan, yang melibatkan stakeholder lain di luar satgas yang dibentuk Polri.

“Harus adanya mitigasi isu untuk mengurangi resiko yang tidak terduga, karena kemungkinan akan terjadi penciptaan hoaks-hoaks di Pemilu 2024, akan lebih banyak untuk saling menjatuhkan. Kita siap sinergi dengan Polri dengan hadirkan platform Artificial Inteligence berbasis big data untuk membantu memetakan dan menangkal konten hoax dan lainnya,” tutur Anthony.

Anthony yang juga CEO Menara Digital menegaskan, harus ada cooling system bersama yang bisa berdampak lebih besar perannya, karena melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya.

Ia juga menambahkan, mulai dari sekarang dari pemerintah hingga masyarakat, harus mempersiapkan dan ikut andil untuk memberantas hoaks di pemilu 2024, agar tidak ada perpecahan hingga aksi masa. Sehingga, dapat tercipta dan berlangsung Pemilu yang aman dan damai.

“Pembentukan satgas Pilpres dan Pilkada 2024 bertujuan memberikan sosialisasi, edukasi, serta literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan,” tukasnya. ***Muhammad Shiddiq

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684