Menkum: Terlalu Kecil Bangsa Ini jika Setiap Kasus Dibahas Berdarah-darah

Supratman Andi Agtas mengajak keluarga besar KAHMI mengutamakan kepentingan bangsa dan mengawal birokrasi secara transparan.

Jakarta, pantausidanng — Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengajak keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengesampingkan kepentingan sesaat dan perbedaan yang berpotensi memicu perpecahan demi kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pesan tersebut disampaikan Supratman saat menghadiri Diskusi Kebangsaan KAHMI setelah kegiatan jalan sehat di Lapangan Pengayoman, Kementerian Hukum RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Menurut Supratman, semangat pendirian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak awal harus menjadi pijakan bagi kader dan alumninya dalam melihat berbagai persoalan bangsa.

Ia mengingatkan agar forum-forum kebangsaan tidak hanya berfokus pada persoalan atau kasus tertentu yang sedang berkembang.

“Terlalu kecil bangsa ini kalau setiap kasus kita diskusikan sampai berdarah-darah,” kata Supratman.

Supratman menilai KAHMI memiliki posisi strategis untuk ikut membangun ruang diskusi yang lebih luas, terutama terkait kepentingan bangsa dan masa depan Indonesia.

Buka Ruang Pengaduan Publik

Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga meminta masyarakat, keluarga besar KAHMI, termasuk media, tidak ragu menyampaikan kritik terhadap Kementerian Hukum.

Menurutnya, kritik dan pengaduan masyarakat diperlukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Setiap hari Jumat saya menyediakan forum pengaduan publik yang disiarkan secara langsung. Tandanya pemerintahan terbuka dan terus berbenah,” ujarnya.

Supratman mengatakan keterbukaan merupakan salah satu cara untuk melakukan perubahan dalam birokrasi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat.

Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan pemerintah, tetapi juga ikut memberikan pengawasan dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ajak Masyarakat Awasi Birokrasi

Supratman mengajak masyarakat membantu Presiden mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan.

Ia menegaskan, Presiden menginginkan penyelenggaraan birokrasi yang transparan dan akuntabel.

“Bapak Presiden menginginkan birokrasi yang transparan dan akuntabel,” ujar Supratman.

Menurutnya, pengawasan publik diperlukan untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terus mengalami perbaikan.

Kegiatan Diskusi Kebangsaan dan Jalan Sehat KAHMI tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, serta Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko.

Sejumlah tokoh dan anggota keluarga besar KAHMI lainnya juga turut mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.*** (Red – Sumber Kemenkum)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.