Connect with us

Dakwaan

Andi Merya Didakwa Memberi Uang Rp 3,4 Miliar untuk Pinjaman PEN Kolaka Timur

Memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.405.000.000 (tiga miliar lebih) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Korupsi Bupati Kolaka Timur Hj Andi Merya

Pantausidang, Jakarta – Terdakwa Bupati Kabupaten Kolaka Timur Hj Andi Merya bersama LM. Rusdianto Emba didakwa telah memberikan janji kepada penyelenggara negara berupa uang dengan jumlah total keseluruhan Rp3,4 Miliar lebih terkait dugaan tindak pidana korupsi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 pada Jum’at 16 September 2022.

“Memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.405.000.000 (tiga miliar lebih) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Prasetya Raharja dipersidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Jakarta Pusat, Jum’at 16 September 2022.

Menurut Jaksa Agus, Hj Andi memberikan uang kepada Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/TPA tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp1,5 (Rp1,5 Miliar), kepada Sukarman Loke sebesar Rp1.730.000.000,00 (Rp1,7 Miliar lebih) dan kepada Laode M. Syukur Akbar sebesar Rp175 juta.

Pemberian itu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

“Supaya Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021,” ujarnya.

Jaksa menjelaskan, hal itu bertentangan dengan kewajiban Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi/Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dalam Pasal 15B ayat (3).

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Pasal 10 ayat (3).

Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Pasal 484 ayat 1 dan ayat 2 huruf f.

Permendagri itu menyebutkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

“Meliputi antara lain pinjaman dan hibah daerah dan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,” jelasnya.

Jaksa Agus membeberkan, perbuatan Terdakwa Plt. Bupati Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2021 – 2026 Hj. Andi Merya menyampaikan keinginan untuk mendapatkan dana tambahan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur kepada LM. Rusdianto Emba (Pengusaha dari Kabupaten Muna).

Kemudian, LM. Rusdianto Emba menyampaikan keinginan Terdakwa kepada Sukarman Loke (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna) yang memiliki jaringan di pemerintahan pusat untuk membantu mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut.

Sukarman Loke pun menyampaikan informasi tersebut kepada Laode M. Syukur Akbar yang juga sedang mengurus pengajuan pinjaman dana PEN Daerah Kabupaten Muna.

Lalu pada tanggal 1 April 2021 dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Claro Kendari yang di hadiri Sukarman Loke, LM. Rusdianto Emba, Mustakim dan Andi Merya.

Setelah itu, LM. Rusdianto Emba, Sukarman Loke berkoordinasi dengan Mustakim Darwis, dan Sukarman Loke mengirimkan Outline Proposal pengajuan PEN Daerah, dan contoh Surat Pernyataan Minat pinjaman dana PEN Daerah dan Surat Permohonan PEN Daerah kepada Mustakim Darwis.

Syarat untuk mendapatkan dana Pinjaman PEN harus didahului oleh surat dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah tentang pertimbangan atas usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Saat itu, menurut Sukarman Loke proses pengajuan pinjaman PEN Kabupaten Muna sedang diurus Laode M. Syukur Akbar yang merupakan teman satu angkatan Mochamad Ardian Noervianto di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan meminta LM. Rusdianto Emba menghubungi Laode M. Syukur Akbar untuk menceritakan keinginan Andi Merya.

Pada bulan April 2021 setelah pertemuan di Hotel Claro tersebut, atas permintaan Sukarman Loke, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Sukarman Loke sebagai uang operasional untuk mengurus pengajuan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sukarman Loke melalui Mustakim Darwis.

Kemudian pada tanggal 12 April 2021, Terdakwa Bupati Kolaka Timur mengeluarkan Surat Nomor 050/546/2021 perihal Pernyataan Minat Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp350 Miliar.

Dan Surat Nomor 050/547/2021 perihal Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan.

“Untuk melancarkan pengurusan pengajuan Pinjaman PEN Kabupaten Kolaka Timur, Sukarman Loke selain menerima uang Rp50 juta dari Terdakwa, juga menerima dari LM. Rusdianto Emba sebesar Rp250 juta dengan cara setor tunai melalui Bank Mandiri Cabang Kendari ke rekening atas nama Sukarman Loke Nomor: 1620000787618 pada tanggal 21 April 2021,” beber Jaksa KPK itu.

Jaksa Agus menuturkan, untuk prosedur pengajuan PEN Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa melalui LM. Rusdianto Emba meminta Sukarman Loke dan Laode M. Syukur Akbar untuk bertemu Mochamad Ardian Noervianto.

Kemudian pada 3 Mei 2021 Laode M. Syukur Akbar bertemu Mochamad Ardian Noervianto untuk pertemuan yang diatur pada tanggal 4 Mei 2021 dan berfoto bareng diruang kerja Mochamad Ardian Noervianto.

Laode M. Syukur Akbar juga menemui ajudan Mochamad Ardian Noervianto yaitu Ochtavian Runia Pelealu untuk memudahkan pengurusan pinjaman dana PEN dan meminta nomor telepon dan alamat rumahnya maupun Mochamad Ardian Noervianto.

Pada 4 Mei 2021, Terdakwa Andi Merya, Laode M. Syukur Akbar, Sukarman Loke bertemu Mochamad Ardian Noervianto di ruang kerjanya di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan ada pengajuan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp350 miliar untuk membantu proses pengajuan pinjaman PEN Kabupaten Kolaka Timur, namun Mochamad Ardian Noervianto hanya menyanggupi sebesar Rp300 miliar.

Akan tetapi pada 23 Mei 2021 Mochamad Ardian Noervianto mengirim screenshoot daftar Usulan Pinjaman PEN Tahun 2021, update tertanggal 18 Mei 2021 kepada Laode M. Syukur Akbar yang menyebutkan posisi Kabupaten Kolaka Timur pada nomor urutan 48, sehingga Kabupaten Kolaka Timur kemungkinan tidak akan mendapat dana pinjaman PEN untuk tahun 2021.

Akhirnya Mochamad Ardian Noervianto menyarankan Laode M. Syukur Akbar untuk mengikuti proses seperti pinjaman dana PEN di Kabupaten Muna. “Bro, ikuti saja seperti Muna (Kabupaten Muna) yang sudah pernah dapat itu”, kata Mochamad Ardian Noervianto.

Pada tanggal 10 Juni 2021 bertempat di ruang kerja Mochamad Ardian Noervianto bertemu dengan Laode M. Syukur Akbar. Mochamad Ardian Noervianto meminta fee sebesar 1% (satu persen) dengan menuliskan dalam secarik kertas lalu ditunjukkan kepada Laode M. Syukur Akbar.

Setelah itu, Terdakwa Andi Merya menyanggupi melalui Mujeri Dachri Muchlis mentransfer uang seluruhnya sebesar Rp2 miliar secara bertahap, pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp500 juta dan tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp1,5 miliar melalui rekening Bank Mandiri nomor 1620003787888 atas nama LM. Rusdianto Emba untuk diserahkan kepada Mochamad Ardian Noervianto melalui Laode M. Syukur Akbar dan Sukarman Loke.

Kemudian, Terdakwa Andi Merya menerima surat usulan pinjaman PEN dan atas surat tersebut Terdakwa meyakini jika Kabupaten Kolaka Timur dalam urutan 17 maka Kabupaten Kolaka Timur akan segera mendapat dana Pinjaman PEN.

Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, Laode M. Syukur Akbar menghubungi Mochamad Ardian Noervianto melalui telepon dan menanyakan “bagaimana dengan rekomendasi PEN Kolaka Timur, bro?” lalu dijawab oleh  Mochamad Ardian Noervianto “Belum bro, minggu ini ya”.

Kemudian Laode M. Syukur Akbar menyampaikan “Ini dari temanteman menyampaikan kesanggupan komitmennya”, lalu dijawab oleh Mochamad Ardian Noervianto “Saya sedang Isoman, kasihkan ke Okta saja atau Ibu Ana.

Maka pada tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 19.40 Wib, Laode M. Syukur Akbar menyerahkan uang SGD131,000.00 (seratus tiga puluh satu ribu dollar Singapura) dalam amplop warna coklat kepada Ochtavian Runia Pelealu dirumah kosnya di JI. Pintu Air V No.33A, RT.3/RW.8, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pada Senin tanggal 21 Juni 2021, Mochamad Ardian Noervianto menghubungi Laode M. Syukur Akbar melalui Video call Whatsapp.

“Dan mengatakan “Bro, Sudah Saya Terima Dari Octa” sambil menunjukkan jempol tangannya,” tutur Jaksa.

Menurut Jaksa, perincian atas pemberian sejumlah uang oleh Terdakwa dan LM. Rusdianto Emba dalam pengurusan Dana Pinjaman PEN Kabupaten Kolaka Timur tersebut antara lain Mochamad Ardian Noervianto menerima uang sebesar Rp1,5 Miliar yang telah di tukar dengan uang SGD131 ribu (seratus tiga puluh satu ribu dollar Singapura), Sukarman Loke menerima uang sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan uang sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dari LM. Rusdianto Emba.

Selanjutnya Laode M. Syukur Akbar menerima uang sebesar Rp150 juta melalui transfer ATM Bank Mandiri tanggal 16 dan 22 Juni 2021 dari LM. Rusdianto Emba dan menerima uang sebesar Rp25 juta tanggal 21 April 2021 dari Sukarman Loke.

Sehingga Mochamad Ardian Noervianto bersama Laode M. Syukur Akbar dan Sukarman Loke menerima uang yang seluruhnya sejumlah Rp3.405.000.000 (tiga miliar empat ratus lima juta rupiah) dari Terdakwa dan LM. Rusdianto Emba supaya Mochamad Ardian Noervianto memberikan pertimbangan usulan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur kepada Menteri Dalam Negeri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

Setelah Mochamad Ardian Noervianto menerima uang tersebut, dia menerbitkan dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal  Nomor : 979/6187/Keuda pada tanggal 14 September 2021.

Hal Pertimbangan Atas Usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kolaka Timur dipertimbangkan dapat menerima pinjaman paling besar Rp151 miliar yang sudah diajukan Terdakwa sejak tanggal 14 Juni 2021.

Mochamad Ardian Noervianto juga telah memberikan paraf pada draft Surat yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, hal Pertimbangan Pinjaman Daerah pada tanggal 13 September 2021 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai syarat dalam pemberian pinjaman Dana PEN.

“Sehingga Mochamad Ardian Noervianto selaku Dirjen Bina Keuangan tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan mengenai batas waktu paling lama tiga hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Pinjaman PEN dalam memberikan pertimbangan pengajuan dana PEN kepada Kementerian Keuangan,” ujar Jaksa.

Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Mochamad Ardian Noervianto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 13 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pasal 484 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf f menyebutkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi antara lain pinjaman dan hibah daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5

Angka 4 yang menyatakan: “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Angka 6 yang menyatakan: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa Hj. Andi Merya didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan kedua, erbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Dakwaan

Junivers Girsang: Minta Saksi Dihadirkan Dari Kemendag Terkait Ekspor CPO

Junivers Girsang menyatakan pihaknya meminta saksi-saksi yang akan dihadirkan di Persidangan nanti harus dari Kementerian Perdagangan RI (Kemendag)

Pantausidang, Jakarta – Penasihat Hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor, Junivers Girsang menyatakan pihaknya meminta saksi-saksi yang akan dihadirkan di Persidangan nanti harus dari Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) yang terkait dengan perkara Ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau Minyak Goreng (Migor) tahun 2022.

“Saksi-saksi belum dipastikan tetapi ada usul dari kami supaya saksi-saksi yang ada kaitannya dengan Kementerian Perdagangan yang pertama diperiksa. Karena ini adalah mengenai administrasi yang kami akan uji,” ucap Junivers Girsang usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada wartawan, Selasa 13 September 2022.

Junivers Girsang melanjutkan, pemeriksaan saksi dari Kemendag untuk mengetahui dari sisi administrasi itu sudah sesuai atau tidaknya. Karena menurutnya dari dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa itu sudah sesuai.

“Apakah administrasi itu sudah memenuhi apa tidak. Karena dari dokumen yang kami teliti, semua prosedur sewaktu klien kami mendapatkan proyek ini, itu sudah terpenuhi. Ini yang akan kami kukuhkan nanti pada saat pemeriksaan saksi-saksi,” lanjutnya.

Junivers Girsang menjelaskan, terkait nota eksepsi atau surat keberatan dari penasihat hukum yang telah diputuskan dalam putusan Sela untuk melanjutkan persidangan. Pihaknya akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang mampu membuktikan kebenarannya.


“Kemudian kami juga tadi meminta dokumen yang belum lengkap, belum lengkap berkas. Karena dokumen ini sangat menentukan untuk melakukan pembelaan yang maksimal pada klien kami. Oleh karenanya dalam sidang berikutnya kami harapkan dokumen itu sudah kami terima,” jelasnya.

Junivers Girsang juga membeberkan, terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan sangat penting untuk menguak kebenaran kasus itu.

“Yang pertama prosedurnya yang kami minta adalah mengenai perhitungan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ini, yang menyatakan ada Kerugian negara,” bebernya.

Dia menegaskan, penghitungan dari BPKP itu sangat penting untuk mengetahui cara penghitungan yang digunakan hingga menimbulkan hasil kerugian negara.

“Ini kami perlukan dasarnya apa, perhitungannya, bagaimana. Kemudian apakah benar ada kerugian seperti itu, dan siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut,” tegas Penasihat Hukum Master Parulian Tumanggor.

Junivers Girsang juga mengungkapkan, bahwa nanti pihaknya akan mengajukan barang bukti yang sangat penting untuk membongkar kebenaran kasus ini.

“Itulah yang menentukan apakah ada perbuatan, apakah ada kerugian negara, apakah klien kami ini sudah menepati ketentuan suatu PE (Persetujuan Ekspor)” ungkapnya.

Terakhir, Junivers Girsang menuturkan, bahwa pihaknya sangat yakin bahwa kliennya Master Parulian Tumanggor sudah memenuhi prosedur hukum dalam ekspor CPO atau Minyak Goreng.

“Kami yakin bahwa sudah memenuhi. Kemudian yang kami minta sidang dilanjut agar dihadirkan dipersidangan tuduhan apakah, kenapa tidak memenuhi, yang mana yang tidak memenuhi, biar kami uji berkasnya,” pungkasnya.

Dalam persidangan putusan Sela, Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan dari Terdakwa Master Parulian Tumanggor dan menyatakan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng atau Crude Palm Oil (CPO) tahun 2022.

“Eksepsi Terdakwa Master Parulian Tumanggor tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan Mengadili perkara ini,” ucap Ketua Majelis Hakim saat membacakan surat Putusan Sela atas eksepsi Terdakwa Master Parulian Tumanggor di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diikuti Pantausidang.com, Selasa 13 September 2022.

Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 58 Pidsus TPK Nomor 2022 PN Jakpus atas nama Terdakwa Master Parulian Tumanggor.

“Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa,” ujarnya.

Sebelumnya majelis Hakim mempertimbangkan keenam keberatan atau eksepsi penasihat hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor diantaranya adalah terdapat error in persona, karena yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi adalah pejabat di kementerian Perdagangan RI.

Majelis hakim berpendapat, bahwa dengan meruntut surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah menguraikan perbuatan Terdakwa didalam Perkara A Quo jelas yang dimaksud pelaku tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan JPU adalah Terdakwa didalam surat dakwaan.

“Bahwa Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana korupsi atau tidak, dan itu akan dibuktikan didalam persidangan karena hal itu masuk dalam ruang lingkup pokok perkara,” tuturnya.

Atas pertimbangan hal itu, majelis hakim menolak atau tidak dapat menerima eksepsi penasihat hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi penasihat hukum Terdakwa dalam hal ini lemah dan karenanya tidak dapat diterima,” tukasnya. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Dakwaan

Hakim Tolak Eksepsi Penasehat Hukum Master Parulian Tumanggor

Eksepsi Terdakwa Master Parulian Tumanggor tidak dapat diterima,” ucap Hakim Ketua Lilik Prisbawono Adi pada amar putusan sela, Selasa,13 September 2022.

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan dari Terdakwa Master Parulian Tumanggor dan menyatakan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng atau Crude Palm Oil (CPO) tahun 2022.

“Eksepsi Terdakwa Master Parulian Tumanggor tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan Mengadili perkara ini,” ucap Ketua Majelis Hakim Lilik Prisbawono Adi saat membacakan surat Putusan Sela atas eksepsi Terdakwa Master Parulian Tumanggor di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diikuti Pantausidang.com, Selasa 13 September 2022.


Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 58 Pidsus TPK Nomor 2022 PN Jakpus atas nama Terdakwa Master Parulian Tumanggor.

“Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa,” ujarnya.

Sebelumnya majelis Hakim mempertimbangkan keenam keberatan atau eksepsi penasihat hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor diantaranya adalah terdapat error in persona, karena yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi adalah pejabat di kementerian Perdagangan RI.

Majelis hakim berpendapat, bahwa dengan meruntut surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah menguraikan perbuatan Terdakwa didalam Perkara A Quo jelas yang dimaksud pelaku tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan JPU adalah Terdakwa didalam surat dakwaan.

“Bahwa Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana korupsi atau tidak, dan itu akan dibuktikan didalam persidangan karena hal itu masuk dalam ruang lingkup pokok perkara,” tuturnya.

Atas pertimbangan hal itu, majelis hakim menolak atau tidak dapat menerima eksepsi penasihat hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi penasihat hukum Terdakwa dalam hal ini lemah dan karenanya tidak dapat diterima,” tukasnya. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Dakwaan

Jaksa Dakwa Lima Terdakwa Ekspor CPO Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Kelima Terdakwa, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (asistensi Kemenko perekonomian), Indra Sari Wisnu Wardhana (eks Dirjen Daglu Kemendag), Stanley MA

Pantausidang, JakartaJaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan sidang perdana Dakwaan kepada lima orang Terdakwa perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Izin Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan masing-masing didakwa telah melakukan perbuatan bersama-sama melawan hukum memberikan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) kepada beberapa perusahaan.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, Dr. Master Parulian Tumanggor, Stanley MA, Pierre Togar Sitanggang dan Indra Sari Wisnu Wardhana secara melawan hukum yaitu, memberikan persetujuan atas permohonan Persetujuan Ekspor (PE) dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yang diurus oleh Stanley,” ucap Anggota Tim Jaksa yang diketuai Zulkifli saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diikuti Pantausidang.com, Rabu, 31 Agustus 2022.

Lebih rinci kelima orang Terdakwa itu adalah Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku Penasehat Kebijakan/Analis Pada Independent research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Kemudian, Master Parulin Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana.

Sidang dakwaan migor

Jaksa mendakwa kelimanya telah memberikan izin persetujuan Ekspor CPO kepada beberapa perusahaan.

Adapun perusahaan tersebut antara lain, perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yang diurus oleh Stanley MA yaitu, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, dan PT Permata Hijau Sawit, yang tidak  memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan.

Kemudian, memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yang diurus oleh Master Parulin Tumanggor yaitu, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Nabati Sulawesi, dan PT Wilmar Bio Energi Indonesia, yang tidak  memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan.

“Memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yang diurus oleh Pierre Togar Sitanggang yaitu, PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Agro Makmur Raya, PT Wira Inno Mas, PT Megasurya Mas, dan PT Musim Mas Fuji, yang tidak  memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan,” jelas Jaksa.

Jaksa juga mendakwa, bahwa para Terdakwa mengarahkan tim verifikasi INATRADE agar tetap memproses PE yang tidak memenuhi persyaratan.

Para Terdakwa migor

Selain itu, Jaksa menilai para Terdakwa menggunakan data Analisis atas realisasi komitmen (Pledge) yang dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei dalam memberikan persetujuan atas permohonan PE dari perusahaan eksportir.

Padahal analisis realisasi komitmen yang dibuat oleh Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei tidak menggambarkan kondisi realisasi distribusi dalam negeri yang sebenarnya.

Jaksa mendakwa, kelimanya mengetahui dan menyetujui adanya penerimaan uang dalam rangka penerbitan PE dari Master Parulin Tumanggor kepada Farid Amir selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan pada Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag yang melakukan tugas verifikasi.

Selanjutnya, para Terdakwa juga didakwa memberikan rekomendasi secara lisan kepada Stanley MA untuk menggunakan PT Bina Karya Prima dalam melakukan pendistribusian Domestic Market Obligation (DMO).

“Padahal mengetahui bahwa PT Bina Karya Prima merupakan perusahaan eksportir yang juga mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) dan mempunyai kewajiban DMO secara terpisah,” tuturnya.

Jaksa menilai, para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan, Perbuatan Pasal 25, dan Pasal 54 ayat (2) huruf a, b, e, f Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 19 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Pasal 8A Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.

Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).

Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).

Kemudian, kata Jaksa, Lampiran, Bab II A angka 1,2,3 dan C angka 2 huruf b, c, Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil.

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu, perbuatan terdakwa telah memperkaya korporasi yakni perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, seluruhnya sejumlah Rp1.693.219.882.064,00 (Rp1,693 triliun lebih),” ujarnya.

Jaksa melanjutkan, memperkaya korporasi yaitu, perusahan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT Musim Mas, PT Musim Mas – Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT Agro Makmur Raya, PT. Megasurya Mas, PT Wira Inno Mas, seluruhnya sejumlah Rp626.630.516.604 (Rp626 miliar lebih).

Kemudian perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yaitu dari PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Permata Hijau Sawit, dan PT Pelita Agung Agrindustri seluruhnya sejumlah Rp124.418.318.216,00, (Rp124 miliar lebih).

“Yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp6.047.645.700.000 (Rp6 Triliun lebih) dan merugikan Perekonomian Negara sejumlah Rp12.312.053.298.925,00 (Rp12 Triliun lebih) yang dilakukan Terdakwa,” tegas Jaksa.

Awal terjadinya perkars pada Juli – Desember 2021 harga komoditas CPO (Crude Palm Oil) di pasar Internasional mengalami peningkatan yang menyebabkan peningkatan kesenjangan dengan harga minyak goreng domestik.

Peningkatan harga minyak goreng tersebut berpengaruh pada ketersediaan stok dan pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri, sehingga minyak goreng mengalami kelangkaan dan peningkatan harga di pasar dalam negeri.

Atas peristiwa tersebut, pada tanggal 3 Januari 2022 bertempat di Istana Negara Jakarta, dilakukan Rapat paripurna tentang arahan Presiden kepada Menteri Perdagangan “untuk dapat mengetahui penyebab kenaikan harga minyak goreng”.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden RI memberikan Arahan dengan menyampaikan.

“Soal minyak goreng karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, Saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri, sekali lagi prioritas utama Pemerintah adalah kebutuhan Rakyat, harga minyak goreng harus tetap terjaga jika perlu Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar kembali agar harga tetap terkendali,” ucap Presiden Joko Widodo.

Kemudian, pada Kementerian Perdagangan menghasilkan kebijakan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi dan mekanismenya.

Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tersebut, untuk menjamin ketersediaan stok minyak goreng dan menciptakan kestabilan harga maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS/Permendag No.1 tahun 2022.

Dalam rangka pemenuhan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan Sederhana, melalui distribusi minyak goreng merek MINYAKITA dan menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana ditingkat konsumen dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp14.000,-/liter.

“Namun  dalam prakteknya Permendag 01 tahun 2022 tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan minyak goreng tetap kosong serta harga minyak goreng tetap tidak terjangkau oleh sebagaian besar masyarakat,” tuturnya.

Pe

Penasihat hukum Terdakwa migor

Menurut Jaksa, hal tersebut terjadi karena Permendag 01 Tahun 2022 masih bersifat voluntary/ sukarela bagi pengusaha dalam menyediakan kebutuhan minyak goreng dalam negeri, sehingga pengusaha memilih untuk melakukan ekspor.

“Sehingga minyak goreng di pasar dalam negeri mengalami kelangkaan,” tuturnya.

Intinya, singkat Jaksa, Kerugian keuangan negara tersebut merupakan akibat langsung dari terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas PE produk CPO dan turunannya dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan DMO/DPO.

Hal itu karena tidak disalurkannya DMO dan negera harus mengeluarkan dana BLT dalam rangka mengurangi beban rakyat selaku konsumen.

“Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam bentuk penyaluran BLT Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan,” pungkasnya.

Atas perbuatan para Terdakwa tersebut, diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

620,393,121
Kasus
6,540,743
Meninggal Dunia
600,605,640
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,423,873
  • Meninggal Dunia: 158,036
  • Sembuh: 6,246,549