Connect with us

Ragam

Sie Kong Lian, Ada Ruang khusus diorama Museum untuk hormati jasa-jasanya

Upaya mengabadikan Sie Kong Lian pada Museum berlangsung secara kekeluargaan serta rileks. Pengurus Museum berusaha akomodatif terhadap permintaan keluarga

Pantausidang, Jakarta – Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Kepala Museum Sumpah Pemuda legowo menyediakan dua ruang khusus dengan diorama Sie Kong Lian yang notabene pemilik asli museum.

Dua ruangan dibuat dalam rangka mengenang serta menghormati jasa-jasa Sie Kong Lian, yang sudah lebih dulu legowo menghibahkan rumahnya untuk kegiatan Kongres Pemuda II tanggal 27 – 28 Oktober 1928. Rumah di Jl. Kramat Raya No. 106 yang akhirnya sampai sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda.

“Keluarga Sie Kong Lian menghibahkan kepada pemerintah. Sekarang (status hak kepemilikan tanah dan bangunan) atas nama Kemendikbudristek. Permintaan keluarganya diakomodir, (bentuknya) ruang pameran figure Sie Kong Lian di Museum,” Pamong Budaya Museum Kemendikbudristek, Dwi Nurdadi mengatakan kepada Redaksi.

Kongres Pemuda II umumnya berkisar pada kesepakatan Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, yang sepakat tumpah darah satu, berbangsa satu, dan bahasa yang satu: Indonesia!.

Tapi fakta lain sejarah, peran dan keikutsertaan orang Tionghoa pada Kongres tersebut sangat nyata. Kongres diadakan di kompleks Katedral Jakarta, sebuah gedung bioskop, dan ditutup di Gedung Indonesische Studie Club, yakni rumah kos para aktivis di Kramat Raya Nomor 106.

Penelusuran kearsipan dan keluarga ahli waris, mendapati rumah tersebut dibeli Sie Kong Lian tahun 1908. Selanjutnya, rumah itu dijadikan kos bagi para mahasiswa kedokteran di STOVIA (School Tot Opleiding van Indische Aartsen) atau Sekolah Dokter Bumiputera dalam kurun waktu 1927-1934.

“Selama pengelolaan (Museum) oleh pemerintah pada tahun 1973/1974 sampai 2021, sertifikat kepemilikan tanah, masih atas nama keluarga (Sie Kong Lian). Sertifikat bukan atas nama pemerintah. Tahun 2020 – 2021, keluarga mengurus (sertifikat hak atas tanah).”



“Kami dari museum, Kemendikbudristek mengurus status tanah ini baru tahun lalu, tahun 2021. Sehingga keluarga legowo menghibahkan kepada pemerintah,” kata sejarawan, alumni Universitas Negeri Surabaya.

Beban biaya pada proses hibah tanah dan bangunan tersebut juga Rp 0 (nol rupiah) terhadap pemerintah. Tetapi keluarga sangat berharap agar Sie Kong Lian tetap ‘abadi’ dan melekat pada gedung Museum yang dulunya digunakan untuk rumah kos mahasiswa kedokteran di STOVIA.

Selain itu, pihak keluarga concern dengan adanya kesalahan foto Sie Kong Lian terutama di Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur. 

“Dulu kan sering salah foto (Sie Kong Lian). Kami juga tidak punya. Sejak 2019, keluarga datang temui kami, dan baru tahu. Selain keluarga juga bawa sertifikat tanah yang asli, foto-foto yang asli juga tahun 2018,” kata Dwi Nurdadi.


Upaya mengabadikan Sie Kong Lian pada Museum berlangsung secara kekeluargaan serta rileks. Pengurus Museum berusaha akomodatif terhadap permintaan keluarga. Awalnya, kami usul agar ruangan Sie Kong Lian di bagian belakang.

Tapi pihak keluarga maunya, ruangan depan. Pihak Museum tetap memenuhi keinginan tersebut sambil menyesuaikan tema ruangan.

Penyesuaian tersebut dengan alternative, yakni penempatan altar dengan foto Sie Kong Lian. Di atas altar, ditempatkan lilin, hio/dupa serta buah-buahan.

Tetapi hio tidak boleh dibakar karena asapnya bisa mengganggu kegiatan kunjungan masyarakat.


“Tapi terus terang, sejak ada ruang pengabadian Sie Kong Lian, belum ada tokoh-tokoh Tionghoa atau pemerhati ketionghoaan yang datang. Kami juga baru buka Maret 2022, baru sekitar tiga bulan karena PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat; penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia).

DAAI TV (televisi Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia) sempat liputan pas kegiatan pekerjaan revitalisasi Museum sedang berlangsung pada Oktober 2020,” kata Dwi Nurdadi.*** Liu

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Ragam

Untuk Tersangka Mardani Maming, KPK periksa IRT

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming

Ketua BPP HIPMI yang Juga Bendum PBNU Mardani Maming diperiks KPK ( dok).

Pantausidang, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Eka Risnawati terkait kasus dugaan korupsi pemberian ijin Usaha Tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (30/9/2022)

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming.

“ Hari ini (30/9) pemeriksaan saksi TPK pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tersangka MM,”

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, jaksel, atas nama Eka Risnawati Ibu Rumah Tangga,” ujarnya.


Diberitakan, KPK sebelumnya telah menetapkan Mardani H. Maming, sebagai tersangka selaku Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2018).

Ketum BPP HIPMI tersebut diduga menerima Uang bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104, 3 Miliar dalam kurun waktu 2014 s/d 2020.

Uang yang diterima oleh Bendum PBNU Mardani Maming tersebut diduga terkait suap ijin usaha tambang dan manipulasi pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU (Angsana Terminal Utama, yang merupakan perusahaan milik Mardani Maming). *** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

622,681,746
Kasus
6,547,915
Meninggal Dunia
602,494,535
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,431,624
  • Meninggal Dunia: 158,112
  • Sembuh: 6,255,918