Connect with us

Ragam

Gubsu akan buka Seminar Nasional Penyelematan Harta Benda Wakaf

Seminar Nasional diselenggarakan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia ( BWI ) , anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi’i, M.Hummenjadi Keynote Speaker

Pantausidang, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menurut rencana akan membuka kegiatan Seminar Nasional Penyelamatan Harta Benda Wakaf sekaligus menyampaikan Bimbingan dan Arahan, pada hari Rabu (27/7) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu di Jl. Sudirman Medan.

Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia ( BWI ) Provinsi Sumetera Utara tersebut anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi’i, M.Hum akan menjadi Keynote Speaker dan akan menghadirkan narasumber dari Pusat antara lain Wakil Menteri Agama Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si,

Kemudian, Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si, MT, Kapolda Sumut.m, Ketua Badan Wakaf Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad NUH, DEA, Kakanwil BPN Sum. Utara, Kakanwil Kementerian Agama Sum. Utara Drs.H. Abdul Amri Siregar, M.A dan Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sum. Utara sendiri, Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.Ap.

Dalam penjelasannya kepada pers, Ketua BWI Sumut, Syariful Mahya Bandar bersama Ketua Seminar Dr. H. Saparuddin Siregar, MA mengatakan, seminar ini akan dihadiri sekitar 200 orang peserta,

Yang merupakan utusan Perwakilan BWI beberapa Provinsi di Indonesia, para Pengurus BWI Kabupaten/Kota dan Kakan Kemenag Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, utusan Perguruan Tinggi, utusan Ormas ormas Islam Sum. Utara, Nazhir Wakaf dan praktisi perwakafan lainnya.

Menurut Syariful, seminar ini dilaksanakan mengingat banyaknya harta benda wakaf khususnya tanah wakaf yang bermasalah baik disebabkan oleh dokumen yang lemah seperti tidak memiliki AIW, AP- AIW apalagi sertifikat wakaf termasuk adanya masalah dengan pihak ketiga dan berbagai hal lainnya,

karena itu harus dicarikan solusinya, termasuk mencari masukan dari para pakar dan pemangku kepentingan bagaimana agar harta benda wakaf didaerah ini dapat dikelola dengan maksimal agar memberi manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya didaerah ini,

Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW yg diikuti para sahabat serta pengalaman banyak negara yang makmur dengan pengelolaan wakaf yang baik.

“Diharapkan dari seminar ini akan muncul kepedulian bersama dalam melindungi dan menyelamatkan harta benda wakaf serta secara bersama pula memikirkan pengelolaan wakaf secara produktip didaerah ini sehingga kedepan wakaf bisa memberi kontribusi bagi problema ekonomi masyarakat,” ungkapnya.*** Diurnawan

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684