Atasi Kesenjangan Pendidikan, Pemerintah Targetkan 500 SNT hingga 2029

Jakarta, pantausidang – Pemerintah menargetkan pembangunan dan operasional 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di seluruh Indonesia hingga 2029 untuk mengatasi kesenjangan akses dan mutu pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, penyelenggaraan SNT jelas mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, SNT merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mu’ti mengatakan, Presiden telah mengarahkan agar SNT dimulai sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

“SNT juga diselenggarakan mengikuti arahan Bapak Presiden yang sangat jelas, yang di dalamnya pemerintah menyiapkan 500 layanan SNT secara bertahap sampai dengan tahun 2029. Dalam waktu kepemimpinan Bapak Presiden ini kan paling tidak sudah bisa-lah dicapai. 500 itu nanti di setiap kabupaten/kota ada yang namanya Sekolah Nasional Terintegrasi,” tegas Mu’ti saat Taklimat Media Program Sekolah Nasional Terintegrasi di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Mu’ti menjelaskan, penyelenggaraan program SNT juga merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Penyelenggaraan SNT ditopang pula dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kemendikdasmen dan Peraturan Mendikdasmen Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen.

Senyampang dengan itu, kata Mu’ti, pemerintah juga nantinya akan menyempurnakan peraturan ihwal SNT maupun implementasinya di lapangan. Untuk tahap awal, kata Mu’ti, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi yang akan beroperasi secara bertahap pada 2026 untuk 17 kabupaten/kota dan pada 2027 untuk 20 kabupaten/kota.

“SNT diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari lokasi tempat SNT berdiri,” ujarnya.

Dia menekankan, pemerataan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 30 Juni 2025 dan Rapor Pendidikan 2025, terdapat 263 dari 7288 kecamatan atau sekitar 4% yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian baik.

Mu’ti menuturkan, data tersebut bukan untuk memberi label negatif kepada sekolah, guru, maupun daerah. Bagi Mu’ti, data itu merupakan pengingat bahwa kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan bermutu masih belum sama dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Atas dasar itulah Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dihadirkan. SNT bukan sekadar pembangunan sekolah baru, SNT merupakan ikhtiar negara untuk mendekatkan layanan pendidikan bermutu kepada anak-anak di daerah,” bebernya.

“Program SNT merupakan mandat bagi pemerintah untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,” sambung Mu’ti.

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2