Tuntut Kompensasi Bantargebang dan Krisis Lingkungan, Mahasiswa Geruduk Pemkot Bekasi

Jakarta, pantausidang— Aliansi BEM Persatuan Indonesia Wilayah Bekasi menggeruduk Pemerintah Kota Bekasi, Senin (21/9/2026). Mereka mendesak Pemkot Bekasi segera menyelesaikan sejumlah persoalan lingkungan, termasuk polemik kompensasi warga terdampak TPST Bantargebang.

Aliansi itu terdiri dari BEM Universitas Pertiwi, BEM Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang, BEM Universitas Bina Insani, dan BEM Universitas Islam As’syafi’iyah.

Mereka menilai, persoalan lingkungan di Kota Bekasi semakin mengkhawatirkan. Sebab, sampah yang menumpuk, pencemaran udara dan air, krisis air bersih, hingga ancaman banjir akibat minimnya ruang resapan.

Ketua BEM Universitas Pertiwi sekaligus perwakilan aliansi, Ahmad Dhani, meminta Pemkot Bekasi tidak lamban merespons persoalan tersebut.

“Kami menuntut Pemerintah Kota Bekasi untuk hadir dan memberikan roadmap penyelesaian yang jelas dan mengikat secara hukum,” kata Ahmad, dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Dia mengancam aksi mahasiswa akan semakin besar jika tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti pemerintah.

“Jika tuntutan ini diabaikan, kami pastikan gelombang mahasiswa yang turun ke jalan akan semakin besar,” tandasnya.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa empat tuntutan utama. Pertama, mereka meminta Pemkot Bekasi menyelesaikan persoalan TPST Bantargebang, termasuk memastikan hak kompensasi bagi lebih dari 34.000 kepala keluarga terdampak.

Mahasiswa juga mendesak Wali Kota Bekasi bersikap tegas dalam renegosiasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan menolak pemangkasan dana kompensasi warga.

Kedua, mereka meminta Pemkot Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup menindak persoalan pengelolaan sampah. Mahasiswa mendesak penambahan armada serta pembenahan sistem pengangkutan sampah, terutama di jalan arteri dan fasilitas umum.

Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah mengusut dugaan pencemaran lingkungan dan menangani krisis air bersih. Mereka meminta pelaku pembuangan limbah ilegal ditindak serta pemerintah membangun infrastruktur cadangan air bersih bagi masyarakat terdampak.

Keempat, mereka menuntut perluasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan resapan air sekaligus penghentian alih fungsi lahan yang dinilai dapat memperburuk daya dukung lingkungan dan risiko banjir.

“Bekasi bukan tempat sampah bagi persoalan Jakarta! Sungai bukan saluran limbah, dan ruang hijau bukan lahan kosong untuk beton bangunan!” demikian spanduk dalam seruan aksi mahasiswa tersebut.

Mereka menegaskan keselamatan dan kesehatan warga tidak boleh menjadi bagian dari negosiasi kebijakan pemerintah.

“Lingkungan bukan komoditas!” seru massa. *** AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.