Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desak Kapolri Copot Kapolres Pasaman Barat

Jakarta, pantausidang — Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat mendesak Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto.

Desakan tersebut merupakan satu dari lima tuntutan utama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat saat menggelar demonstrasi jilid III di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat, Anhar Nasution menyatakan, demonstrasi yang mereka lakukan tersenyum merupakan bentuk eskalasi perjuangan dan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat ihwal dugaan pembiaran dan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Apalagi, hingga kini dugaan tersebut belum mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anhar menjelaskan, pelaksanaan demonstrasi jilid III ini didasarkan pada beberapa aspek. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat telah dua kali menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Pasaman Barat. Tetapi hingg kini belum terdapat tindak lanjut yang memadai terhadap sejumlah persoalan dan tuntutan yang telah disampaikan.

“Kekecewaan massa semakin memuncak lantaran Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., disebut tidak bersedia menemui massa aksi dalam dua kali pelaksanaan demonstrasi di Mapolres Pasaman Barat. Sikap tersebut dinilai oleh demonstran sebagai bentuk tidak terbukanya ruang dialog antara pimpinan kepolisian dengan masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi,” ujar Anhar melalui siaran pers yang diterima Pantausidang, Jumat (13/11/2026).

Dia menegaskan, meski mahasiswa dan masyarakat datang dari salah satu daerah di pelosok Sumatera Barat tetapi mereka membawa aspirasi masyarakat yang menginginkan penegakan hukum, transparansi, dan pemberantasan aktivitas PETI di Kabupaten Pasaman Barat.

“Dalam aksi jilid III di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat menyampaikan lima tuntutan utama kepada Kapolri. Satu, mendesak Kapolri mencopot Kapolres Pasaman Barat,” katanya.

“Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat meminta Kapolri untuk menindak tegas dan mencopot AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., dari jabatan Kapolres Pasaman Barat atas dugaan pembiaran dan keterlibatan dalam aktivitas PETI sejak menjabat pada Februari 2024 hingga Oktober 2026. Massa juga menyoroti dua kali ketidaksediaan Kapolres menemui demonstran,” sambung Anhar.

Dua, meminta Kapolri melalui Divisi Propam Polri untuk mengusut secara menyeluruh dugaan penerimaan uang yang dikenal dengan istilah “uang payung” PETI yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp3 miliar per bulan. Menurut Anhar, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat mendesak agar pihak yang terlibat diproses melalui mekanisme etik maupun pidana sesuai ketentuan hukum.

“Tiga, mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat meminta Kapolri memerintahkan Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening, aliran transaksi keuangan, serta aset yang diduga berkaitan dengan hasil aktivitas PETI dan dugaan penerimaan uang payung,” bebernya.

Empat, tutur Anhar, Kapolri haruslah mengambil langkah tegas untuk menghentikan seluruh aktivitas PETI di Kabupaten Pasaman Barat, termasuk aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung di kawasan hutan lindung.

“Lima, menetapkan tersangka dan membuka perkembangan penanganan perkara. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang terlibat, menetapkan tersangka apabila telah memenuhi unsur dan alat bukti yang cukup, dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada masyarakat dalam waktu 3 x 24 jam,” ungkap Anhar.

Komisi III DPR Perlu Turun Tangan

Anhar menambahkan, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat juga akan menindaklanjuti dugaan pembiaran dan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pasaman Barat melalui jalur konstitusional dengan mengupayakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk keseriusan mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal persoalan dugaan aktivitas PETI dan dugaan penyimpangan dalam penegakan hukum di Kabupaten Pasaman Barat.

“Melalui RDP tersebut, aliansi berencana menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi, tuntutan, serta informasi dan bahan pendukung yang telah dihimpun kepada para wakil rakyat, khususnya Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan,” tuturnya.

Anhar menekankan, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat berharap Komisi III DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi kepolisian dengan meminta penjelasan dan mendorong tindak lanjut atas berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat Pasaman Barat.

“Bagi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat, persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada demonstrasi dan penyampaian tuntutan. Harus ada tindak lanjut yang konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ungkapnya.

Anhar berujar, persoalan PETI bukan sekadar persoalan aktivitas pertambangan ilegal, melainkan juga menyangkut kerusakan lingkungan, kepastian hukum, keselamatan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kehadiran mahasiswa dan masyarakat Pasaman Barat di Mabes Polri merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial terhadap penegakan hukum.

“Masyarakat di daerah terpencil sekalipun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian penegakan hukum dari negara. Kami datang dari Pasaman Barat, dari daerah yang mungkin jauh dari pusat kekuasaan, tetapi suara dan aspirasi masyarakat kami tidak boleh dianggap jauh dari perhatian negara. Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tandas Anhar. *** (Sabir Laluhu)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.