MAKI Minta Anggaran Kejagung Ditambah, Dinilai Berprestasi Tuntaskan Korupsi Langka

Pantausidang, Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menambahkan Anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

Penambahan tersebut, karena dinilai telah berprestasi dalam menuntaskan perkara korupsi langka. Selain itu ada perbedaan mencolok antara Kejagung dengan KPK dalam penyelamatan kerugian uang negara.

“Anggaran Kejagung tahun 2022, 9 triliun, untuk penanganan perkara korupsi 30 miliar. Terdapat perbedaan mencolok kejagung dan KPK atas penyelamatan kerugian negara dari perkara korupsi,” kata Boy sapaan akrabnya melalui keterangan pers yang diterima Pantausidang.com, Minggu, 12 Juni 2022.

Boy mengatakan bahwa sebagaimana diketahui, berdasar hasil survey Indikator Politik Indonesia ( IPI ) Kejaksaan Agung telah melakukan kerja yang mengesankan masyarakat dalam penanganan dugaan korupsi langka dan mahalnya Minyak Goreng.

Selain perkara Minyak Goreng, Kejaksaan Agung selama masa pemerintahan Presiden Jokowi Kedua (2019 sampai 2022) telah menangani perkara lain dengan penyelamatan kerugian negara sangat tinggi (fantantis) yaitu, 1. Kasus Jiwasraya, aset dan uang yang bisa diselamatkan Rp.18 Triliun dari kerugian 16 Triliun.

Kemudian, 2. Kasus Asabri, mampu selamatkan Rp 16 Triliun, kerugian 20 Triliun, 3. Kasus Impor Tekstil Batam, menyelematkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp. 1,2 Triliun, 4. Kasus Mafia Minyak Goreng, mampu menyelamatkan perekonomian Rp 5,6 Triliun, dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 6 bulan, 5. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekpor Impor ( LPEI ) Rp. 2,5 Triliun, 6. Kasus Garuda Rp. 3,6 Triliun, dan 7. Kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung dikarenakan pen

yidikan masih berjalan (Waskita Precast , kasus impor Baja, dll).

“Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp. 46,8 Triliun,” ungkap Koordinator MAKI itu.

Menurut Boy, berdasar hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum oleh Komisi III DPR untuk tahun anggaran 2023 adalah Rp 24 Triliun, sementara anggaran tahun berjalan (2022) adalah Rp 9 Triliun (awalnya 11 Triliun). Khusus untuk penanganan pidana khusus termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp 30 Miliar (beda dengan KPK sebesar Rp 70 Milyar).

“Dengan prestasi hebatnya dan ranking survey meningkat, maka semestinya Presiden Jokowi dan DPR RI menyetujui anggaran sebesar Rp 24 Triliun sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan hadiah kepada Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Boy menuturkan, penambahan anggaran 24 Triliun diperlukan untuk kesejahteraan Jaksa termasuk penambahan gaji yang cukup agar terhindar dari perilaku menyimpang.

Gaji Jaksa Agung dan jajaran dibawahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan Pimpinan KPK dan jajaran dibawahnya yaitu, Pelaksana (Penyidik dan Penuntut) di Kejaksaan Agung bergaji Rp 11 Juta, sementara Pelaksana di KPK (Penyidik dan Penuntut) berkisar Rp 25 juta.

Kemudian, Pejabat eselon II Kejaksaan Agung ( Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi ) bergaji Rp. 25 juta, eselon II KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp. 40 juta. Pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staff Ahli) bergaji Rp. 30 Juta, sementara eselon I KPK (Sekjen dan Deputi) bergaji sekitar Rp 60 juta.

“Jaksa Agung bergaji Rp. 35 juta, sedangkan Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp. 100 juta,” tuturnya.

Disisi lain, kata Boy, untuk menjaga marwah Jaksa dan untuk mencegah dugaan penyimpangan, diperlukan penguatan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap oknum jaksa nakal (tidak sekedar proses kode etik).

“Selain itu semestinya ditambah anggaran untuk Jamwas,” tukasnya. *** Muhammad Shiddiq