Connect with us

Ragam

MAKI Minta Anggaran Kejagung Ditambah, Dinilai Berprestasi Tuntaskan Korupsi Langka

Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp. 46,8 Triliun,” ungkap Koordinator MAKI itu

Pantausidang, Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menambahkan Anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).


Penambahan tersebut, karena dinilai telah berprestasi dalam menuntaskan perkara korupsi langka. Selain itu ada perbedaan mencolok antara Kejagung dengan KPK dalam penyelamatan kerugian uang negara.

“Anggaran Kejagung tahun 2022, 9 triliun, untuk penanganan perkara korupsi 30 miliar. Terdapat perbedaan mencolok kejagung dan KPK atas penyelamatan kerugian negara dari perkara korupsi,” kata Boy sapaan akrabnya melalui keterangan pers yang diterima Pantausidang.com, Minggu, 12 Juni 2022.

Boy mengatakan bahwa sebagaimana diketahui, berdasar hasil survey Indikator Politik Indonesia ( IPI ) Kejaksaan Agung telah melakukan kerja yang mengesankan masyarakat dalam penanganan dugaan korupsi langka dan mahalnya Minyak Goreng.

Selain perkara Minyak Goreng, Kejaksaan Agung selama masa pemerintahan Presiden Jokowi Kedua (2019 sampai 2022) telah menangani perkara lain dengan penyelamatan kerugian negara sangat tinggi (fantantis) yaitu, 1. Kasus Jiwasraya, aset dan uang yang bisa diselamatkan Rp.18 Triliun dari kerugian 16 Triliun.

Kemudian, 2. Kasus Asabri, mampu selamatkan Rp 16 Triliun, kerugian 20 Triliun, 3. Kasus Impor Tekstil Batam, menyelematkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp. 1,2 Triliun, 4. Kasus Mafia Minyak Goreng, mampu menyelamatkan perekonomian Rp 5,6 Triliun, dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 6 bulan, 5. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekpor Impor ( LPEI ) Rp. 2,5 Triliun, 6. Kasus Garuda Rp. 3,6 Triliun, dan 7. Kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung dikarenakan pen

yidikan masih berjalan (Waskita Precast , kasus impor Baja, dll).

“Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp. 46,8 Triliun,” ungkap Koordinator MAKI itu.

Menurut Boy, berdasar hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum oleh Komisi III DPR untuk tahun anggaran 2023 adalah Rp 24 Triliun, sementara anggaran tahun berjalan (2022) adalah Rp 9 Triliun (awalnya 11 Triliun). Khusus untuk penanganan pidana khusus termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp 30 Miliar (beda dengan KPK sebesar Rp 70 Milyar).

“Dengan prestasi hebatnya dan ranking survey meningkat, maka semestinya Presiden Jokowi dan DPR RI menyetujui anggaran sebesar Rp 24 Triliun sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan hadiah kepada Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Boy menuturkan, penambahan anggaran 24 Triliun diperlukan untuk kesejahteraan Jaksa termasuk penambahan gaji yang cukup agar terhindar dari perilaku menyimpang.


Gaji Jaksa Agung dan jajaran dibawahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan Pimpinan KPK dan jajaran dibawahnya yaitu, Pelaksana (Penyidik dan Penuntut) di Kejaksaan Agung bergaji Rp 11 Juta, sementara Pelaksana di KPK (Penyidik dan Penuntut) berkisar Rp 25 juta.

Kemudian, Pejabat eselon II Kejaksaan Agung ( Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi ) bergaji Rp. 25 juta, eselon II KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp. 40 juta. Pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staff Ahli) bergaji Rp. 30 Juta, sementara eselon I KPK (Sekjen dan Deputi) bergaji sekitar Rp 60 juta.

“Jaksa Agung bergaji Rp. 35 juta, sedangkan Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp. 100 juta,” tuturnya.

Disisi lain, kata Boy, untuk menjaga marwah Jaksa dan untuk mencegah dugaan penyimpangan, diperlukan penguatan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap oknum jaksa nakal (tidak sekedar proses kode etik).

“Selain itu semestinya ditambah anggaran untuk Jamwas,” tukasnya. *** Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Trio pendiri FK UNEJ berhasil melahirkan 1200 dokter, 90 spesialis

Pantausidang, Jakarta – Kerja keras Trio (tiga serangkai) pendiri fakultas kedokteran (FK) Universitas Jember (UNEJ) di Jawa Timur, yakni Prof. Dr. Dr. Satyanegara, alm. Prof DR. Kabul (rektor, 1995 – 2003) dan Syamsul Sigit terbayar, hasilnya setara dengan usaha dan perjuangan sejak tahun 2000 yang lalu.

Prof Satyanegara mengatakan, dalam kurun waktu 20 tahun, FK UNEJ telah melahirkan 1200 tenaga dokter.

“Sekitar 90 dokter (dari 1200 alumni FK UNEJ) sudah mengikuti program spesialis atau S3. Mereka ada yang belajar di Korea, Jerman, Jepang, ada juga ikut program spesialis di dalam negeri,” ujarnya kepada Redaksi di ruang kerjanya di Rumah Sakit Satya Negara, Sunter Agung Jakarta Utara.

Sehingga pada kunjungan beberapa hari yang lalu, Satya Negara memberi kuliah umum di hadapan dosen, mahasiswa di ruang aula FK UNEJ. Ia mengingat kembali upaya bersama mantan Rektor dan Syamsul Sigit untuk meningkatkan pembangunan kesehatan khususnya di Jawa Timur, salah satunya dengan mendirikan FK.

“Ide awal tersebut tidak salah, dan terbukti memberi hasil. Bobot UNEJ juga semakin meningkat,” kata penerima penghargaan the Order of The Rising Sun Gold Ray dari Kaisar Jepang.


Kilas balik 20 tahun yang lalu, ia diundang dan sangat diharapkan membantu UNEJ dengan menjadi salah satu anggota dewan penyantun.

Waktu itu, Prof DR. Kabul sebagai rektornya (1995-2003) juga termotivasi dengan semangat Syamsul sigit. Kebetulan, Syamsul sedang mengerjakan proyek di Jember. Satya Negara diajak dan diantar ke UNEJ.

Luas lahan kampus UNEJ sekitar 120 hektar, berarti sudah sangat ideal untuk kegiatan perkuliahan. Satya Negara membandingkan dengan kegiatan fakultas pertanian pada saat itu.

Tentunya, dengan kampus yang representative dan sangat luas, fasilitas praktik sudah lengkap untuk mahasiswa fakultas pertanian.

“Saya katakan kepada Prof. Kabul, kondisi rumah sakit di Jember bisa naik kelas sampai tingkat nasional, bahkan internasional. Caranya, (UNEJ) harus mendirikan fakultas kedokteran. Sehingga kami tiga serangkai langsung bergerak dan berdiri lah fakultas kedokteran tahun 2000,” kata dosen luar biasa FK UNEJ.

Ketika memberikan ceramah khusus beberapa hari yang lalu, hadir juga Rektor, Iwan Taruna, serta dekannya FK UNEJ, dr. Supangat. Kegiatan kuliah tamu di hadapan dosen dan mahasiswa di aula FK Universitas Jember, dengan atmosphere sangat hidup.

Sehingga ceramahnya yang singkat, sekitar 2 jam tapi sangat berarti dan dirasakan manfaatnya untuk para mahasiswa.

“Saya sangat merasakan suasana yang ‘hidup’ ketika para mahasiswa, rektor, dekan mengikuti ceramah singkat. Ekspresi dan atmosphere nya, mereka (mahasiswa FK UNEJ) sudah ingin menjadi dokter (lulus).”

“Selain, fasilitas untuk kegiatan perkuliahan semakin meningkat dan perlahan menuju cita-cita, rancangan hidup para pemuda (mahasiswa, lulusan FK UNEJ) untuk menjadi tulang punggung Bangsa dan Negara. “

“Minimal, kiprah mereka di Jawa Timur memberi manfaat untuk pembangunan kesehatan,” kata Satya Negara.*** Liu

Continue Reading

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

624,434,497
Kasus
6,553,547
Meninggal Dunia
604,471,305
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,439,292
  • Meninggal Dunia: 158,165
  • Sembuh: 6,264,184