Connect with us

Ragam

Diskusi dugaan kartel bea administrasi pelabuhan.

Diskusi Merespon dugaan kartel dalam penetapan biaya administrasi depo kontainer di Belawan secara bersama dengan pelaku usaha kepelabuhanan.

Pantausidang, Medan – Pelaku usaha depo kontainer Pelabuhan Belawan menyatakan kesediaannya untuk membatalkan pengenaan biaya administrasi per kontainer yang dilakukan secara serentak.

Selanjutnya, terkait persoalan tarif, mereka akan membicarakannya kembali dengan pengguna jasa pelabuhan dan diketahui oleh pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan.

Hal ini disampaikan oleh Surya Dharma dari ASDEKI dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh KPPU Kanwil I di Mikie Holiday (22/07).

KPPU menginisiasi FGD yang mengambil tema “Pengelolaan Logistik Kepelabuhanan Berdasarkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat”

Diskusi merespon dugaan kartel dalam penetapan biaya administrasi depo kontainer di Belawan secara bersama dengan pelaku usaha kepelabuhanan.

Hadir dalam diskusi tersebut antara lain ahli hukum persaingan, Prof. Ningrum Natasya Sirait melalui zoom, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Andi Fiardi,

Kabid Pelayaran Dishub Prov Sumut Khairul Anwar, Wakil Ketua ALFI Ramdhan Damir, perwakilan asosiasi seperti APINDO, INSA, ASDEKI, ORGANDA Pelabuhan Belawan, GPEI, GINSI dan sebagainya.

focus Discussion Groups
Ningrum mengatakan bahwa kenaikan biaya adalah hal yang wajar, namun ketika kenaikan harganya tidak wajar pasti akan menimbulkan masalah.

Ningrum mengingatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mematuhi hukum persaingan. Dimana KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan.

Andi Fiardi mengapresiasi KPPU Kanwil I yang mempertemukan seluruh stakeholder duduk bersama membahas isu kepelabuhanan.

OP sendiri telah melakukan pertemuan dengan ASDEKI untuk membicarakan masalah serupa.

Andi menekankan bahwa penetapan tarif kepelabuhanan diatur berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia, serta diketahui oleh pihak pemerintah.

Dia mengatakan OP Belawan tidak menghalangi adanya kenaikan tarif di pelabuhan sepanjang ditetapkan sesuai dengan prosedur.

Kepala Kanwil I Ridho Pamungkas yang memandu FGD tersebut menegaskan, KPPU dapat menegakkan hukum persaingan melalui penindakan ataupun pencegahan.

FGD ini merupakan salah satu upaya KPPU menjalankan fungsi pencegahan sebelum melakukan penindakan.

Artinya, kesediaan depo kontainer untuk membatalkan kesepakatan tidak hanya berhenti pada pernyataan di FGD,

“namun disampaikan juga ke KPPU terkait progressnya ke depan sebagai bagian dari evaluasi dan monitoring KPPU,” pungkasnya.*** Diurnawan

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684