Connect with us

Ragam

Irjen Kemnaker Evaluasi Kinerja dan Tantangan 2023

Pantausidang, Jakarta – Mengawali 2023, saatnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan evaluasi atas kinerja di tahun sebelumnya dan mempersiapkan diri menghadapi hari-hari ke depan dengan tantangan-tantangan baru. Salah satu bentuk evaluasi adalah dengan bercermin pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 yang diselenggarakan oleh KPK.

“SPI dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, dengan menangkap penilaian persepsi dan pengalaman dari pegawai, pengguna layanan/mitra kerja sama, dan expert/ahli dari berbagai kalangan, “ kata Inspektur Jenderal (irjen) Kemnaker Estiarty Haryani saat memberikan arahan pada Apel Pagi bertema ‘Tingkatkan Kendali Diri Mencegah Korupsi, Masyarakat Menilai’ secara virtual di Jakarta, Senin (2/1/2023).

Estiarty mengungkapkan tahun 2022 indeks SPI rata-rata seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, dengan nilai indeks nasional SPI sebesar 71,94. Begitu pula, Indeks SPI Kemnaker tahun 2022 sebesar 74,64. Nilai ini lebih rendah 0,85 poin dibandingkan pada tahun 2021.

“Alhamdulillah masih berada di atas indeks SPI nasional. Kunci meraih pelaksanaan tugas yang baik hanya satu, yaitu melaksanakan seluruh tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak ada yang sulit. Kita hanya perlu niat yang kuat, “ ujarnya.



Berdasarkan hasil survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang semakin meningkat. IPAK 2022 sebesar 3,93 naik 0,05 poin dibandingkan tahun 2021 dan masuk dalam kategori sangat antikorupsi, namun masih di bawah Target RPJMN 2022.

“Tentu saja kita seluruh Pejabat/Pegawai Kemnaker dapat berperan dalam meningkatkan IPAK di tahun-tahun berikutnya melalui pendidikan antikorupsi yang lebih masif lagi terhadap masyarakat,” ujarnya.*** MES ( Sumber Humas Kemnaker).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,097,121
Kasus
6,770,455
Meninggal Dunia
648,425,768
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917