Connect with us

Ragam

Madrasah Ingin Magang Di Jepang, Menaker : tenaga kerja Indonesia sangat diminati

Menaker mengharapkan HISMINU (Madrasah) tidak hanya membantu kebutuhan tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat melalui program SSW

Pantausidang,Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyambut baik  keinginan Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia di Jepang melalui program pemagangan.

Hal tersebut dikatakan Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

“Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah yang besar kita masih kesulitan,” ujarnya.

Menaker menyatakan, Kemnaker terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kemnaker akan terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia,” katanya.


“Pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri multinasional yang nantinya mampu bersaing di pasar kerja global,” lanjut Menaker.

Dalam audiensi ini Menaker mengharapkan HISMINU (Madrasah) tidak hanya membantu kebutuhan tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat dilakukan melalui program Specified Skilled Worker (SSW).*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684