Connect with us

Ragam

Pemerintah dan DPR Tak Mampu Penuhi Amanah Masyarakat, Harusnya Mundur

Dapat dibuktikan bahwa Pemerintah, DPR RI dan NKRI telah tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara,karena produk hukum yang dihasilkan

Pantausidang, JakartaKetua Umum FSPI, Presidium GEKANAS, Indra Munaswar mengatakan Pemerintah, DPR-RI, dinilai tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara, harusnya mereka mundur dari jabatannya sesuai TAP MPR RI No. VI Tahun 2001.
“Sudah dapat dibuktikan bahwa Pemerintah, DPR RI dan NKRI telah tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara,” kata Indra Munaswar kepada Pantausidang.com, Kamis, (7/7/2022).
Indra menjelaskan, hal itu karena produk hukum yang dihasilkan jelas menunjukkan tidak bertujuan untuk melindungi, memajukan kesejahteraan dan penegakan keadilan sosial bagi segenap bangsa Indonesia sebagaimana amanat alinea keempat Mukadimah UUD 1945.
“Oleh karenanya, menurut TAP MPR RI No. VI Tahun 2001 pejabat negara tersebut harus mundur dari jabatannya,” jelasnya.
Menurut Indra, terbentuknya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law, dan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020, jelas menunjukkan bahwa Pemerintah, DPR RI dan Mahkamah Konstitusi tidak punya etika berbangsa.
“(Hal itu) sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa,” ujarnya.
Melanggar Etika Politik Dan Pemerintahan
Indra menuturkan, bahwa Pemerintah dan DPR RI telah tidak menjalankan Etika Politik dan Pemerintahan.
Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 TAP MPR RI No. VI Tahun 2001. Terbukti Pemerintah dan DPR RI tidak menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK.
“Pemerintah dan DPR RI juga tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa sebagaimana tercermin dalam Bab Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja,” tuturnya.
Dia juga menilai, Pemerintah dan DPR RI dalam memenuhi pelayanan kepada publik, tidak memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Sebagaimana tercermin dalam soal Ketenagalistrikan, dalam UU Cipta Kerja yang nyata-nyata melanggar Putusan MK terdahulu mengenai ketenagalistrikan.
“Dengan tetap memberlakukan peraturan-peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang jelas telah dinyatakan Inkonstitusional (bersyarat) oleh Putusan MK, maka Pemerintah telah melakukan tindak manipulatif terhadap rakyat,” imbuhnya.
Melanggar Etika Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
Selain itu, Indra menilai , Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 4 TAP MPR RI No. VI Tahun 2001, antara lain adalah agar keseluruhan aturan hukum dapat menjamin tegaknya supremasi.
Dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.
Ternyata UU Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK terbukti tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Sedangkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 justru malah menimbulkan kekacauan hukum dengan Putusan yang ambigu.
Pada satu sisi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional (bersyarat) dan harus diperbaiki paling lambat 2 tahun.
Tapi pada sisi lain, UU Cipta Kerja yang inkonstitusional itu dinyatakan masih tetap berlaku sebelum ada perbaikan.
“Sudah pasti putusan MK ini menimbulkan kekacauan hukum di masyarakat,” ujarnya.
Indra mengatakan, Putusan MK tersebut menunjukkan bahwa MK sebagai lembaga yudikatif, yang bertugas mengawal UUD 1945, telah menjadi alat kekuasaan dengan mengaburkan hukum.
Etika penegakan hukum semakin diabaikan DPR dan Pemerintah, dengan membentuk UU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
“Dengan memaksakan terakomodasinya metode Omnibus Law, dalam pembentukan perundang-undangan tanpa melalui keterlibatan partisipasi masyarakat,” tukasnya. ***Muhammad Shiddiq
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684