Connect with us

Ragam

Suap Ijin di Penajam Paser Utara, KPK sasar Dirut PT Telkomsel

Petinggi Perusahaan Telekomunikasi milik negara tersebut diperiksa sebagai saksi untuk berkas tersangka, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud

Pantausidang, Jakarta– Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Telkomsel Hendri Mulya Syam atau yang mewakili terkait kasus dugaan korupsi suap di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Selasa, 13 April 2022.

Dalam keterangan tertulisnya, Pelaksana Tugas Jurubicara KPK mengatakan, Petinggi Perusahaan Telekomunikasi milik negara tersebut diperiksa sebagai saksi untuk berkas tersangka, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud


“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AGM,” ujarnya

Salain itu KPK juga memeriksa beberapa orang saksi lainya antara lain, Direktur Utama PT Protelindo Ferdinandus Aming Santoso, Direktur Kaltim Niaga 99 Setho Bimaji, 2 karyawan, s dan PLT Kasatpol PP Muchtar S.pd.

Diberitakan, pasca OTT Januari 2022 , KPK telah menetapkan 6 tersangka kasus dugaan suap perijinan sawit dan proyek infrastruktur di kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur. Kamis Malam 13 Januari 2022 lalu.

Mereka adalah , Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, PLT Setda Muliadi, Kadinas PUTR Edy Hasmoro, Kadispora Jusman, Bendum Demokrat Nur Afifah Balqis, dan Kontraktor Ahmad Zuhdi alias Yudi selaku penyuap.

Ke 6 tersangka diduga telah melakukan transaksi suap terkait proyek proyek di dinas Pemkab Penajam tahun 2021 dengan total kontrak Rp 112 miliar.
Diduga Bupati melalui PLT Setda dan para Kepala Dinas mengumpulkan fee proyek dari Kontraktor dan mengumpulkannya di Rekening Bendum Demokrat Kota Balikpapan Nur Afifah Balqis.***Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684