Daerah

KPK tetapkan Walikota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Walikota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi jadi tersangka kasus dugaan Pencucian Uang (TPPU), Senen, 4 April 2022

Pantausidang, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Walikota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan Pencucian Uang (TPPU), Senen, 4 April 2022.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Pelaksana Tugas Jurubicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, penetapan ini berdasarkan pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Rahmat Effendi.

Yakni dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi, setelah pihaknya melakukan pengumpulan berbagai alat bukti diantaranya dari pemeriksaan sejumlah saksi.

“Tim Penyidik kemudian menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Tsk RE sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU,” ujarnya.

Menurut Ali Fikri, pihaknya menduga walikota bekasi tersebut telah menyamarkan hasil korupsi atau kejahatannya.

“Dimana dari serangkaian perbuatan Tsk RE tersebut diantaranya dengan membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi,” katanya.

Menurutnya, Tim Penyidik KPK segera mengumpulkan dan melengkapi alat bukti diantaranya dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi.

Ada 10 saksi yang di panggil KPK pada hari Senen, 4 April 2022 ini antara lain;
Hanan (Sekwan DPRD Kota Bekasi), Arif Maulana (Kepala Dinas Bina Marga), Innayatullah (Kepala Dinas Pendidikan), Aan Suhanda (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah), dan Abi Hurairoh (Kasatpol PP).

Kemudian, Rina Oktavia (Kabid Pelayanan Medik RSUD), Yayan Yuliana (Kadis Lingkungan Hidup), Kusnanto (Direktur Utama RSUD Kota Bekasi), Tanti Rohilawati (Kepala Dinas Kesehatan), Dadang Ginanjar (Kepala Dinas Perhubungan), serta Karto Kepala BKPSDM (Kota Bekasi).*** Red