Nelayan Muara Angke Desak Kemudahan Akses Solar Bersubsidi

Belasan nelayan mengaku kesulitan mendapatkan solar bersubsidi sejak akhir Agustus 2026 hingga terpaksa menghentikan aktivitas melaut.

Jakarta, pantausidang – Belasan nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, didampingi Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (Arun), mendatangi Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Perikanan (UP3) Muara Angke, Jumat (4/9/2026).

Kedatangan para nelayan tersebut untuk menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang mereka gunakan untuk melaut.

Para nelayan mengaku kesulitan memperoleh solar sejak akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas mereka karena sebagian nelayan terpaksa tidak melaut akibat harus mengantre untuk mendapatkan BBM.

Salah seorang nelayan pemilik kapal berbobot lima gross tonnage (GT), Miki, mengatakan dirinya terpaksa menghentikan aktivitas melaut sejak 26 Agustus 2026 karena kesulitan mendapatkan solar.

“Sejak tanggal 26 Agustus lalu saya terpaksa tidak melaut karena sulit sekali mendapatkan solar dan harus mengantre untuk membelinya,” katanya.

Menurut Miki, melaut merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi nelayan kecil dalam memperoleh BBM bersubsidi.

“Sementara mata pencaharian saya setiap hari hanya mencari ikan di laut. Jadi, kami berharap pemerintah dapat membantu nelayan kecil supaya mendapatkan BBM dengan lancar dan tidak dipersulit,” ujarnya.

Nelayan Audiensi dengan UP3

Para nelayan diterima Kepala UP3 Muara Baru, Mahad. Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), DPP Arun, DPC Arun Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, serta aparat keamanan dari Kepolisian Pelabuhan Tanjung Priok dan Polairud.

Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan persoalan distribusi solar bersubsidi yang dinilai menyulitkan mereka untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan.

Kepala UP3 Muara Baru, Mahad, menjelaskan bahwa kuota solar untuk kapal perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Baru disesuaikan dengan data kapal, dengan bobot maksimal 30 GT.

Menurut Mahad, penentuan kuota BBM dilakukan setiap tahun berdasarkan data kapal yang telah diinput oleh pihak UP3 pada tahun sebelumnya untuk kemudian diajukan kepada Pertamina.

“Kuota BBM tahunan sudah ditentukan berdasarkan data yang diinput pihak UP3 pada tahun sebelumnya untuk diajukan kepada Pertamina,” jelas Mahad.

Ia mengatakan data kapal menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan perhitungan kuota BBM pada tahun berikutnya.

“Kalau kapal dari daerah maupun kapal Muara Angke tidak masuk dalam data kami, tentu tidak menjadi bagian dari perhitungan. Karena itu, data awal sangat penting untuk menentukan kuota tahun berikutnya,” katanya.

Arun Minta Administrasi Tidak Hambat Nelayan

Sementara itu, DPP Arun mempertanyakan persoalan kelangkaan dan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi dalam audiensi tersebut.

Perwakilan Arun meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan nelayan kecil tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM yang menjadi salah satu kebutuhan utama untuk melaut dan mencari nafkah.

Doli Sangaji dari DPP Arun mengatakan akses terhadap BBM bersubsidi harus segera diberikan kepada nelayan sesuai dengan hak dan kuota yang mereka miliki.

“Para nelayan Muara Angke agar hak-hak mereka terkait persoalan BBM bersubsidi ini bisa didapat secepat mungkin, agar mereka bisa melaut dan menafkahi anak serta istri mereka,” ujar Doli.

Sementara itu, Ketua DPD Arun Zaenal Mapirewa meminta persoalan administrasi tidak menjadi hambatan bagi nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

“Persoalan administrasi jangan kemudian menjadi hambatan masyarakat nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi sesuai kuota yang didapatkan,” katanya.

Penyalur BBM Tidak Hadir

Dalam audiensi tersebut, DPC Arun Kepulauan Seribu, Juwanto Bayu Setya, menyayangkan ketidakhadiran pihak penyalur BBM jenis solar untuk nelayan.

Menurut Bayu, kehadiran pihak penyalur diperlukan agar persoalan distribusi BBM dapat dibahas secara langsung dan ditemukan solusi bagi nelayan.

“Sangat disayangkan pihak penyalur BBM tidak hadir, baik dari POM maupun beberapa penyalur yang selama ini menyalurkan BBM kepada para nelayan kecil,” ungkap Bayu.

Para nelayan berharap persoalan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi segera mendapat penyelesaian sehingga mereka dapat kembali melaut dan memenuhi kebutuhan keluarga. *** (Ratna)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.