Menko Polkam: Ruang Digital Jadi Medan Tempur, Jangan Biarkan DFK Kuasai Opini Publik

Jakarta, pantausidang— Pemerintah diminta tidak lengah menghadapi derasnya arus informasi di ruang digital. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menilai ruang digital kini telah menjadi medan strategis yang dapat menentukan opini, pola pikir, hingga karakter masyarakat.

Djamari bahkan mengibaratkan ruang digital sebagai Padang Kurusetra, medan pertempuran besar yang harus dikuasai pemerintah dan seluruh elemen bangsa.

“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran,” ujar Djamari, di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026)

Menurut dia, jika ruang digital tidak dikelola dan dikuasai dengan baik, maka ruang tersebut dapat dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu.

Djamari menyoroti maraknya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK), narasi negatif, kata-kata kasar, hingga konten tidak senonoh di media sosial.

Ia mengingatkan, paparan konten semacam itu bukan sekadar persoalan komunikasi, tetapi dapat memengaruhi pola pikir dan karakter masyarakat dalam jangka panjang.

“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter,” tegasnya.

Karena itu, Djamari meminta pemerintah tidak membiarkan ruang digital dipenuhi narasi yang mendorong masyarakat menjadi pesimistis dan mudah menyerah.

“Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan pemerintah merespons DFK akan membuat upaya penanganannya semakin berat.

Menurutnya, ketika sebuah ruang informasi telah lebih dulu dikuasai narasi pihak lain, pemerintah membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar untuk merebut kembali kepercayaan publik.

“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” terangnya.

Djamari menegaskan, pengelolaan informasi publik tidak lagi dapat dipandang sebatas urusan publikasi atau administrasi komunikasi.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional, komunikasi publik harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kedaulatan digital.

Dalam konteks tersebut, humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut bertransformasi menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus penjaga kepercayaan publik.

Djamari mengajak pemerintah, TNI, Polri, humas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat memperkuat koordinasi untuk menghadirkan informasi yang benar, positif, serta mampu membangun optimisme publik.

“Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Bakohumas yang turut menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. *** AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.