Pemerintah Gandeng BPS Susun Kebijakan Ekonomi Berbasis Data Akurat

Pergeseran pola konsumsi masyarakat, pertumbuhan industri pengolahan, dan persoalan pasokan menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta, Pantausidang — Pemerintah memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang berlandaskan data aktual. Langkah ini dilakukan agar program pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan perkembangan pola konsumsi masyarakat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, data BPS menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi kondisi ekonomi dan menentukan arah kebijakan ke depan.

Hal itu disampaikan Dradjad dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat hingga akhir 2026. Pada semester I-2026, perekonomian nasional tumbuh 5,45 persen secara kumulatif (cumulative-to-cumulative atau c-to-c). Sementara itu, inflasi tercatat 3,28 persen secara tahunan (year-on-year atau yoy).

Indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) manufaktur berada pada level 52,4, sedangkan neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 7,25 miliar dolar AS selama Januari hingga Agustus 2026.

Menurut Dradjad, konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi pada semester pertama tahun ini.

Ia juga menilai daya beli masyarakat masih cukup kuat. Kondisi tersebut, antara lain, tercermin dari pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata serta peningkatan transaksi pembayaran digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Dradjad menyebut peningkatan transaksi QRIS yang mencapai lebih dari 100 persen sebagai salah satu indikator perubahan aktivitas konsumsi masyarakat. Namun, pemerintah juga mencermati adanya pergeseran pola belanja dari transaksi konvensional menuju perdagangan elektronik atau marketplace.

“Sebenarnya yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace atau (belanja) online,” ucap.

Drajat mengatakan, perubahan pola konsumsi tersebut dapat terpantau melalui data BPS. Karena itu, pemerintah menilai daya beli masyarakat masih terjaga meskipun pola belanja mengalami perubahan.

Industri Pengolahan dan Ekspor Jadi Perhatian

Selain konsumsi rumah tangga, pemerintah mencermati kontribusi daerah yang memiliki basis industri pengolahan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dradjad mengatakan, daerah dengan kawasan industri yang berkembang dan kegiatan industri pengolahan yang kuat mampu mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menjadi bahan pertimbangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun kebijakan ekonomi berikutnya.

“Jadi daerah-daerah yang basis industri pengolahannya kuat, kawasan industrinya bagus, itu tumbuhnya juga sangat-sangat bagus. Hal ini menjadi basis bagi Kemenko Perekonomian untuk pembuatan kebijakan-kebijakan ke depan,” ujarnya.

Pemerintah juga akan memperhatikan persoalan ekspor neto (net export), yakni selisih antara nilai ekspor dan impor barang serta jasa. Aspek ini dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengendalian Inflasi Perlu Perkuat Pasokan

Di sisi lain, pemerintah menilai pengendalian inflasi perlu mempertimbangkan karakteristik pembentukan harga di Indonesia. Dradjad menjelaskan, inflasi nasional cenderung dipengaruhi faktor biaya produksi dan keterbatasan pasokan atau cost-push inflation.

Dengan karakteristik tersebut, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan memantau permintaan masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan harga yang terkendali.

“Jadi, bukan inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari demand. Artinya apa? Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong supply,” ujar Dradjad.

Ia menjelaskan, daya beli yang kuat tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas harga. Apabila permintaan tetap tinggi, tetapi pasokan barang tidak mencukupi, tekanan kenaikan harga tetap dapat terjadi.

Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi perlu diarahkan pada penguatan pasokan, selain mempertimbangkan perkembangan permintaan dan konsumsi masyarakat.

Data BPS Akan Dievaluasi Setiap Kuartal

Untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, Dradjad mendorong pemanfaatan data BPS secara berkala, termasuk melalui evaluasi setiap kuartal.

Menurutnya, data statistik yang menggambarkan kondisi perekonomian secara terukur dapat membantu pemerintah menyesuaikan program dan kebijakan dengan situasi yang berkembang.

Pemerintah juga berharap BPS terus meningkatkan kemampuan pemantauan terhadap aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercakup dalam statistik saat ini, termasuk perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Kami berharap juga agar hal-hal yang mungkin belum tertangkap oleh BPS (saat ini) dapat terpantau ke depannya, karena BPS ini kan yang bagian memfoto dan mencatat. Dari sana, kami bisa membuat kebijakan yang tepat dan perlu juga dikombinasikan antarinstansi pemerintahan terkait,” katanya.

Ia menambahkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong pertukaran data dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Kepala BPS juga direncanakan diajak berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk berbagi data dan memperkuat koordinasi kebijakan.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian antara data statistik, perencanaan program, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Turut hadir, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.

Hadir pula Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian M. Saipullah dan Direktur Analisis Statistik dan Neraca Satelit BPS Etjih Tasriah. *** (Red – sumber kemenko)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.