Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra Bahas RUU Perampasan Aset dengan Pimpinan KPK

“Kemenko yang mengoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Terkait keluhan lamanya permohonan KITAS oleh WNA, Menko Yusril menjelaskan, proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Dinas tenaga kerja mengeluarkan notifikasi segera memproses untuk mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa. Menko Yusril berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Jika perlu adanya pelayanan satu pintu, serta peningkatan lebih untuk layanan digital atau online. Agar dapat melayani masyarakat secara cepat tepat akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa,” ucapnya. *** Red

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2 3