Kerusuhan 27 Agustus: Pemerintah Minta Hukum Tak Pandang Bulu

Jakarta, pantausidang— Kematian Bambang Setiyawan di Pejompongan menjadi salah satu titik penting dalam pengusutan rangkaian kericuhan 27 Agustus 2026 lalu. Pemerintah meminta aparat membongkar seluruh mata rantai peristiwa, dari pelaku di lapangan hingga pihak yang diduga berada di baliknya.

Kericuhan yang pecah pada 27 Agustus 2026 belum sepenuhnya berakhir di jalanan. Setelah massa membubarkan diri dan situasi berangsur normal, persoalan bergeser ke meja penyidik.

Pemerintah kini, meminta aparat penegak hukum membongkar seluruh rangkaian peristiwa secara tuntas, termasuk mengusut kematian warga Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Bambang Setiyawan.

Pesannya jelas, proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku yang tertangkap di lapangan. Individu, kelompok, bahkan organisasi yang berdasarkan bukti awal diduga memiliki keterlibatan harus diperiksa.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, penegakan hukum harus berdiri di atas fakta dan bukti. Latar belakang maupun posisi seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan perkara secara berbeda.

“Penyelidikan harus dilakukan terhadap siapa pun yang berdasarkan informasi dan bukti awal diduga mempunyai keterlibatan, baik individu, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan,” kata Yusril dalam keterangan resminya, Kamis, 3 September 2026.

Menurut Yusril, objektivitas menjadi kunci. Setiap dugaan harus diuji melalui proses hukum yang terukur. Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, perkara harus ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan.

“Yang penting, semua proses itu harus didasarkan pada bukti dan dilakukan secara objektif,” ujarnya.

Di antara berbagai perkara yang muncul setelah kericuhan, kematian Bambang Setiyawan menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian khusus.

Pemerintah mendukung langkah Polda Metro Jaya mengungkap secara terang bagaimana Bambang meninggal dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Polda Metro Jaya telah menerbitkan Laporan Polisi Model A terkait kematian tersebut. Penyidik juga bergerak mengumpulkan bukti. Sebanyak 14 saksi telah diperiksa, sementara rekaman CCTV dan berbagai video yang berkaitan dengan peristiwa itu dianalisis.

Dari penyelidikan tersebut, polisi telah mengantongi dua sketsa wajah terduga pelaku pengeroyokan. Perburuan terhadap pihak yang diduga terlibat masih berlangsung.

Kasus ini menjadi ujian tersendiri bagi aparat. Sebab, pengungkapan kematian Bambang bukan hanya soal menemukan pelaku kekerasan, tetapi juga memastikan seluruh rangkaian kejadian dapat direkonstruksi berdasarkan bukti.

47 Orang Jadi Tersangka

Sementara pengusutan kematian Bambang berjalan, aparat juga terus menangani perkara lain yang berkaitan dengan kericuhan 27 Agustus.

Hingga 2 September 2026, Polda Metro Jaya telah menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan.

Penetapan tersebut didasarkan pada sejumlah alat bukti, mulai dari keterangan saksi, rekaman kamera pengawas, hingga analisis video dan konten digital yang berkaitan dengan kerusuhan.

Jumlah tersangka itu menunjukkan bahwa proses hukum tidak berhenti pada penanganan massa secara umum. Polisi mulai memetakan peran dan dugaan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan bukti yang ditemukan.

Namun, pemerintah mengingatkan agar proses tersebut tetap berada dalam koridor hukum.

Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mempersoalkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan aspirasi merupakan hak konstitusional yang harus dihormati.

Persoalannya muncul ketika aksi berubah menjadi kekerasan, penganiayaan, perusakan fasilitas umum, bahkan menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.

Dalam kondisi seperti itu, kebebasan berpendapat tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Karena itu, pemerintah meminta aparat bekerja secara profesional sekaligus terbuka terhadap seluruh kemungkinan. Tidak boleh ada pihak yang diproses hanya karena tekanan publik, tetapi tidak boleh pula ada pihak yang lolos hanya karena memiliki pengaruh atau berada di balik kelompok tertentu.

“Hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” tegas Yusril.

Kini, perhatian publik tertuju pada sejauh mana penyidik mampu menjawab pertanyaan paling mendasar dari kericuhan 27 Agustus: siapa melakukan apa, bagaimana rangkaian kekerasan terjadi, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.

Pemerintah berharap, penyelidikan tidak berhenti pada kesimpulan yang dangkal. Kebenaran harus dibangun dari bukti, korban harus mendapatkan keadilan, dan setiap orang yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kita ingin kebenaran diungkap secara terang, korban mendapatkan keadilan, dan hukum berlaku sama bagi semua orang,” tutup Yusril. *** AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.