Connect with us

Ragam

Persyaratan dasar pemekaran Anambas Utara tidak ada kendala

dari segi persyaratan dasar, (pemekaran kepulauan Anambas Utara) tidak ada kendala

Pantausidang, Jakarta – Pengurus dan anggota Badan Percepatan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Utara (BP2KKAU), Hamdan meng-claim, sudah memenuhi persyaratan administratif terutama ketentuan minimal jumlah lima desa yang dimekarkan.

“Artinya dari segi persyaratan dasar, (pemekaran kepulauan Anambas Utara) tidak ada kendala,” Hamdan mengatakan kepada Redaksi.

Upaya konsolidasi berbagai sumber daya terkait rencana pembentukan daerah persiapan Kab. Kepulauan Anambas Utara terus dilakukan. Hal ini sudah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

BP2KKAU juga sudah menyampaikan aspirasi serta keinginan masyarakat kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, prov. Kepulauan Riau (Kepri).

“Kami pernah memekarkan kecamatan Siantan Utara, kondisi awalnya punya tiga desa. Kami mekarkan desa-desanya menjadi kecamatan. Syarat administrasi, minimal lima desa (dimekarkan),” kata tenaga ahli fraksi Partai Golkar DPRD Kepri.

Sebelumnya, anggota DPD RI Prov. Kepri Richard Pasaribu akan commit terhadap keinginan masyarakat untuk pemekaran beberapa kecamatan menjadi sebuah kabupaten baru.

Dukungannya selaku anggota DPD RI akan mengawal proses pemberkasan dan sampai dibentuknya menjadi sebuah kabupaten definitif.

“Kami siap memfasilitasi kedatangan teman-teman pengurus untuk diskusi agar (rencana) semakin terukur, terstruktur,” Richard mengatakan kepada Redaksi.*** Liu

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,093,195
Kasus
6,770,406
Meninggal Dunia
648,395,469
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684