Connect with us

Ragam

Menaker Ground Breaking Anjungan SIAPkerja KITB Jawa Tengah

selain KITB, Kemnaker pada tahun 2022 akan melaksanakan Pilot Project Anjungan SIAPkerja di kawasan industri seluruh Indonesia

Pantausidang, Batang — Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Anjungan SIAPkerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, Jumat (5/8/2022) sore.

Menaker mengatakan, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ini menjadi destinasi investasi yang diminati oleh masyarakat global,” katanya.

Menurut Menaker, dengan adanya KITB, diproyeksikan dapat menyerap 282 ribu tenaga kerja, dan dalam jangka pendek hingga tahun 2023 dibutuhkan 28 ribu tenaga kerja di KITB.

Lapangan kerja yang luas tersebut harus mampu mengatasi pengangguran terutama di Kabupaten Batang, dan umumnya di Provinsi Jawa Tengah.

“Kita berharap masyarakat di sekitar KITB tidak hanya menjadi penonton. Kita akan siapkan mereka menjadi tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di kawasan ini,” ujar Menaker.


Untuk memberikan dukungan kepada KITB, Kemnaker telah menyiapkan berbagai kebijakan dengan menyusun rencana tenaga kerja dan proyeksi mikro ketenagakerjaan di KITB;

Mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB, melalui integrasi E-makaryo dan Batang Career dengan KarirHub/SIAPkerja;

peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di sekitar KITB; masifikasi sertifikasi kompetensi dengan mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai kebutuhan industri;
memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK);


membangun Anjungan SIAPkerja untuk mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB.

“Sambil menunggu pembangunan gedung Anjungan SIAPkerja ini selesai, pelayanan ketenagakerjaan dilakukan di tempat yang disiapkan PTPN IX dan Pemkab Batang,” lanjut Menaker.

Ia menambahkan, selain KITB, Kemnaker pada tahun 2022 akan melaksanakan Pilot Project Anjungan SIAPkerja di kawasan industri seluruh Indonesia yang meliputi Kawasan Industri Kabil di Kota Batam, Kepulauan Riau;

Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara (IKN); Kawasan Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi; Kawasan Industri IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika; Kawasan Industri Kabupaten Mojokerto; Kawasan Industri Kota Cilegon; Kawasan Industri Freeport Kabupaten Timika; dan Kawasan Ekonomi Khusus Danau Toba.

“Pilot Project ini diharapkan dapat menjadi pijakan disain Anjungan SIAPkerja yang lebih sempurna untuk diterapkan di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, serta Kawasan Strategis Nasional,” pungkas Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684