Connect with us

Ragam

Setelah Komasi, Kini Direktur CBA Desak KPK Lidik Dugaan Korupsi Menteri Bappenas

Sekali lagi, kami mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan Suharso. Kemudian, terkait masalah laporan keuangannya

Pantausidang, Jakarta – Setelah sebelumnya Komite Mahasiswa Antikorupsi (Komasi), kali ini Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi korupsi pesawat jet pribadi yang digunakan Menteri Bappenas atau Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

 

“Sekali lagi, kami mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan Suharso. Kemudian, terkait masalah laporan keuangannya juga,” ucap Uchok Sky Khadafi, saat dikonfirmasi, Pantausidang.com, Rabu, (13/7/2022).

 

Menurut Uchok, dari laporan keuangan yang dilaporkan Suharso ditemui kejanggalan. Lantaran harta kekayaan Suharso saat menjadi menteri dan ketua umum PPP tiba-tiba mengalami kenaikan signifikan.

 

“Ini seharusnya juga ditelusuri KPK, kasus harta pejabat naik signifikan. Maka disebabkan oleh apa? Harus dibuka kepada publik,” tegasnya.

 

Di sisi lain, Uchok menilai, elektabilitas partai PPP semakin lama semakin tergerus. Dia melihat, PPP sudah kehilangan isu dan tokoh yang melambangkan Kabah di tubuh partainya.

 

“Suharso sebagai tokoh PPP tidak cocok, apalagi sudah ada dugaan kasus seperti ini. Kalau memang PPP ingin melaju cepat, maka harus digantikan ketuanya,” tuturnya.

 

Sekedar informasi, beberapa waktu ini, banyak elemen masyarakat dan organisasi pemuda yang meminta Menteri Bappenas dan Ketum PPP Suharso Manoarfa untuk mundur dari jabatannya di pemerintahan maupun Ketum PPP. Termasuk aksi-aksi yang menuntut penegak hukum untuk mengusut perkara Suharso Manoarfa tersebut. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684