JPU Bongkar Mens Rea Nadiem dalam Proyek Chromebook

Pengadaan Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, jaksa menilai kebijakan tersebut berdampak terhadap akses pendidikan, khususnya bagi siswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut JPU, pada masa pandemi COVID-19, kebutuhan utama justru berada di wilayah yang minim infrastruktur internet dan perangkat pembelajaran jarak jauh.

Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan Chromebook disebut lebih banyak terserap di wilayah perkotaan yang relatif telah memiliki akses internet serta perangkat pendukung pembelajaran.

“Kondisi ini mengakibatkan masyarakat di daerah 3T yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak memperoleh manfaat yang optimal dari program tersebut,” ujar tim penuntut.

Jaksa Soroti Klaim Pemanfaatan Chromebook

Tim JPU juga menanggapi klaim pembelaan terdakwa yang menyebut tingkat pemanfaatan Chromebook telah mencapai 80 persen.

Menurut jaksa, fakta persidangan menunjukkan angka tersebut baru meningkat setelah adanya intervensi pada tahun 2023.

Berdasarkan keterangan saksi meringankan, Nadiem disebut memanggil Iwan Syahril dan meminta agar pemanfaatan perangkat tersebut ditingkatkan.

Bagi jaksa, fakta tersebut justru menguatkan dakwaan bahwa pada periode 2020 hingga 2022 banyak Chromebook yang belum digunakan secara optimal oleh sekolah-sekolah penerima.

“Pemanfaatan meningkat setelah dilakukan verifikasi dan berbagai pelatihan kepada guru. Hal itu menunjukkan bahwa sebelumnya barang tersebut memang tidak digunakan sebagaimana mestinya,” kata tim JPU.

Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya Duplik, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. *** (Mes – Red)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2 3