Connect with us

Ragam

Kemnaker Perkuat Bursa Kerja Khusus Kawasan Industri Terpadu Batang.

salah satu agenda strategis penyiapan SDM calon tenaga kerja di KITB adalah penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) di semua SMK dan LPK di Batang dan sekitarnya

Pantausidang, Pekalongan – Dalam rangka percepatan penyediaan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK yang ada di Batang dan sekitarnya.

Hal tersebut dikatakan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusdi Cakrawangsa dalam forum Pembinaan Bursa Kerja Khusus di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (6/9/2022).

“Ini karena salah satu agenda strategis dalam penyiapan SDM calon tenaga kerja di KITB adalah penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK ) di semua SMK dan LPK di Batang dan daerah sekitarnya,” ujarnya.

Acara yang digelar oleh Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemnaker itu menghadirkan BKK SMK dan LPK di Batang, Pekalongan, dan Pemalang. Acara itu digelar untuk memastikan agar SMK dapat memfasilitasi lulusannya untuk menjadi tenaga kerja di KITB.

Caswiyono menegaskan, BKK tersebut harus terhubung dan menjadi bagian dari ekosistem pasar kerja yang telah disiapkan oleh Kemnaker. Sebagaimana diketahui, Kemnaker telah membangun sistem pasar kerja baik secara manual maupun digital.


Ia mengatakan, secara offline pelayanan pasar kerja dikelola melalui Anjungan SIAPkerja yang melayani pencari dan pemberi kerja. Layanan itu secara digital juga terhubung dengan platform digital SIAPkerja yang dapat diakses dari mana pun.

“BKK-BKK yang telah ada harus terkoneksi dengan SIAPkerja untuk memberilan pelayanan secara mudah dan gratis,” ucapnya.


Dia menjelaskan, sebagai sumber suplay tenaga kerja, keberadaan SMK dan LPK sangat strategis dalam ekosistem ketenagakerjaan di KITB.

Pihaknya menyarankan agar kejuruan dan program pendidikan dan pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan lowongan pasar kerja.

“Agar link and match dengan demand di KITB, maka sebaiknya SMK dan LPK mengadaptasikan kejuruan dan programnya dengan kebutuhan tenaga kerja di KITB,” katanya. *** MES (Biro Humas Kemnaker).***

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,097,096
Kasus
6,770,454
Meninggal Dunia
648,425,737
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917